Pemerintah memiliki beberapa regulasi dalam membangun Sistem Informasi Pasar Kerja. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang menjelaskan bahwa regulasi tersebut seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja.
“Regulasi-regulasi ini saling terkait dalam konteks peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Sekjen Anwar saat membuka Job Fair di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di negara ini. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, diharapkan lulusan akan lebih siap untuk memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.
Anwar Sanusi juga menekankan pentingnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap lowongan pekerjaan yang tersedia ke dalam sistem informasi pasar kerja yang telah dibangun. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai lowongan pekerjaan, diharapkan dapat memudahkan para pencari kerja untuk menemukan kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Selain itu, peraturan ini juga membantu pemerintah untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan pasar kerja yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja juga memiliki peran penting dalam membangun sistem informasi pasar kerja yang efisien dan transparan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan sistem informasi pasar kerja dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru mengenai kondisi pasar kerja, termasuk tren permintaan tenaga kerja, ketersediaan lowongan pekerjaan, dan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja. Hal ini akan memudahkan para pencari kerja untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kualifikasi mereka.
Meskipun regulasi-regulasi ini memiliki tujuan yang baik dan positif, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman dari pihak perusahaan mengenai pentingnya pelaporan setiap lowongan pekerjaan yang tersedia ke dalam sistem informasi pasar kerja. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia, sehingga diperlukan upaya lebih dalam meningkatkan relevansi pendidikan lebih lanjut dengan kebutuhan pasar kerja.
Regulasi-regulasi yang ada dalam membangun Sistem Informasi Pasar Kerja merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan sinergi antara regulasi-regulasi tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem informasi pasar kerja yang efisien, transparan, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.