Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan agar ujian nasional (UN) yang akan datang dilakukan secara digital. Menurut Lalu, sistem ini diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan yang sering terjadi. “Kami sudah menyampaikan kepada Mendikdasmen, silakan laksanakan UN, tetapi jangan menggunakan format lama atau cara manual,” ujar Lalu seperti dikutip dari laman resmi DPR, Sabtu (11/1/2025). Lalu menjelaskan bahwa sistem UN yang menggunakan kertas soal memerlukan proses cetak yang rumit dan biaya besar. Selain itu, distribusi soal ke seluruh Indonesia juga memerlukan waktu yang lama dan pengawalan ketat dari kepolisian, mulai dari percetakan hingga tingkat sekolah. “Karena itu, kami menyarankan untuk tidak menggunakan sistem lama. Cara manual harus ditinggalkan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Lalu meminta Kemendikdasmen untuk menyediakan anggaran yang mencukupi untuk persiapan UN. Terutama dalam hal infrastruktur digital yang matang sebelum pelaksanaan UN secara digital. “Jaringan IT harus dipersiapkan dengan baik sejak sekarang, agar UN digital dapat berjalan lancar. Kita tidak ingin mengulangi masalah yang terjadi pada asesmen nasional di UN nanti,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, memberikan sinyal bahwa UN akan kembali diselenggarakan. Namun, Prof. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa UN tidak akan dilaksanakan pada tahun 2025. “Konsep UN sebenarnya sudah siap, tapi belum akan dilaksanakan pada tahun 2025,” kata Abdul di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), seperti dilansir dari Kompas.com.
Dengan adanya usulan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, diharapkan pelaksanaan UN ke depan dapat lebih efisien dan transparan dengan menggunakan sistem digital. Semoga Kemendikdasmen dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar UN digital dapat berjalan sukses tanpa hambatan.